CARAPANDANG.COM- Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI berkomitmen memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan kawasan perbatasan guna mempercepat pemerataan infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan rakyat (kesra) di wilayah tersebut.
"Tugas membangun kawasan perbatasan bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan juga memerlukan kerja sama dan kolaborasi erat dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota," kata Sekretaris BNPP Komjen Pol. Makhruzi Rahman dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Rabu.
Komjen Pol. Makhruzi menyampaikan hal itu saat beraudiensi dengan Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Zainal A. Paliwang di Tanjung Selor, Kaltara, Senin (5/5), ketika membahas sejumlah usulan strategis terkait dengan pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas di kawasan perbatasan.
Sekretaris BNPP menegaskan bahwa pembangunan perbatasan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga membutuhkan kolaborasi erat dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Menurut dia, pembangunan perbatasan merupakan bagian dari program strategis nasional yang harus berjalan secara berkesinambungan dan tepat sasaran.
Audiensi tersebut, kata Komjen Pol. Makhruzi, menjadi forum penting untuk menghimpun kebutuhan daerah yang akan dimasukkan dalam Rencana Induk (Renduk) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (PBWNKP) Tahun 2025—2029.
