CARAPANDANG –  Analis komunikasi politik,  Hendri Satrio memuji langkah tegas Presiden Prabowo Subianto yang secara resmi mencabut izin usaha pertambangan (IUP) empat perusahaan tambang nikel di wilayah Raja Ampat.

“Saya mengapresiasi Presiden RI Prabowo Subianto yang langsung mengambil tindakan terhadap potensi kerusakan lingkungan di Raja Ampat,” ujarnya, Selasa 10 Juni 2025.

Namun, dia mempertanyakan mengapa tindakan pemerintah baru dilakukan setelah isu ini mencuat di publik.

“Mengapa rakyat lebih tahu duluan ketimbang pemerintah? Seharusnya pemerintah tidak menunggu momen viral dulu baru mulai bertindak,” tegasnya.

Selanjutnya dia mengatakan seharusnya pemerintah lebih proaktif terhadap isu-isu yang dibicarakan oleh masyarakat, tanpa harus menunggu tekanan dari masyarakat melalui media sosial.

Founder Lembaga Survei Kedai KOPI ini menyinggung, ketika Presiden Prabowo memanggil tiga menterinya yakni Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. 

“Presiden pasti mempertanyakan kepada tiga menterinya tersebut mengapa lebih dulu tahu rakyat ketimbang jajarannya,” ungkap Hensat.

Dan dia pun berharap ke depannya pemerintah dapat lebih responsif terhadap isu-isu yang dibicarakan publik. "Pemerintah harus memiliki sistem deteksi dini yang lebih baik agar penanganan isu seperti ini tidak hanya bergantung pada viralnya tagar di media sosial,” tegas Hensat.