“Koperasi Merah Putih bukan hanya program administratif, tetapi gerakan bersama yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat nagari. Kami siap menjadi laboratorium dan role model pelaksanaan koperasi modern yang profesional, akuntabel, dan memberi dampak nyata bagi kesejahteraan warga,” lanjutnya.
Berdasarkan data Dinas Koperindag Kabupaten Solok, hingga awal Mei 2025, sebanyak 69 nagari dari total nagari yang ada telah melaksanakan Musyawarah Nagari Khusus sebagai prasyarat pembentukan koperasi. Dari jumlah tersebut, 67 nagari telah memiliki struktur kepengurusan koperasi yang lengkap dan telah terdaftar secara resmi, sementara dua nagari lainnya sedang dalam proses finalisasi dan validasi data.
Capaian ini menjadikan Kabupaten Solok sebagai daerah tercepat dalam merealisasikan Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pembentukan Koperasi Merah Putih. Program ini ditujukan untuk memperkuat ketahanan ekonomi desa melalui koperasi sebagai pusat distribusi pangan murah, stabilisasi harga bahan pokok, dan penggerak ekonomi produktif masyarakat.
Forum dialog nasional ini turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Arya Bima, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, Tim Satgas Nasional Koperasi Merah Putih, serta kepala daerah dari kabupaten/kota lainnya di Sumbar. Dalam kesempatan tersebut, Kabupaten Solok secara khusus disebut sebagai percontohan nasional dalam efektivitas pelaksanaan instruksi presiden di tingkat lokal.
