"Kami berharap pedagang-pedagang yang memang tidak menerima atau tidak memperoleh tempat di area penataan ingin untuk naik kelas, bisa memperoleh tempat-tempat secara legal," katanya.

Agus mengatakan pihaknya telah mengajukan rencana anggaran biaya (RAB) dan Juni nanti akan dimulai kelanjutan progres pengerjaan material penataan.

"Alhamdulillah dari beberapa persennya sudah mulai tertata. Saya yakinkan dan kita juga berharap di saat kita mau bekerjasama, berkolaborasi untuk Pasar Induk ke depan agar lebih baik," ujar Agus.

Sebelumnya, sejumlah PKL mengeluhkan adanya preman berkedok ormas yang melakukan pungutan liar (pungli) di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur.

Salah satu PKL bernama Karsidi (46) mengatakan, dirinya bersama PKL lainnya harus membayar uang setoran per bulannya kepada preman yang selama ini mengurus PKL.

"Setiap bulan itu harus membayar Rp1 juta, tapi nanti setiap hari harus bayar juga uang harian Rp20 ribu. Kalau tidak setor ya ga bakal boleh jualan di sini," kata Karsidi di Jakarta Timur, Rabu (14/6).

Para pedagang yang berjualan di depan akses masuk los menduga uang sewa lapak yang diberikan itu hanya masuk ke kantong ormas yang selama ini meminta setiap hari dan bulannya.

"Kalau dihitung, satu pedagang bayar Rp1,6 juta, itu nanti dikalikan 150 pedagang. Kalau ditotal dalam satu bulan berarti uang Rp225 juta masuk ke kantong mereka sendiri. Padahal ini lahan kan milik pemerintah daerah," ujar Karsidi.