CARAPANDANG –  Peneliti media dan politik,  Buni Yani mengatakan bahwa langkah Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri yang telah mengumumkan keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo sama sekali tidak menyelesaikan masalah dan memadamkan kontroversi. 

"Justru sebaliknya, pengumuman Bareskrim tersebut justru menimbulkan kontroversi baru dan memperluas keraguan atas ijazah Jokowi," katanya dalam keterangannya yang dikutip Senin 26 Mei 2025.

Maka itu, untuk mengakhiri kegaduhan masyarakat soal keaslian ijazah Joko Widodo, Presiden Prabowo Subianto harus segera turun tangan. Jika terus dibiarkan maka masyarakat akan semakin terbelah.

"Kalau dibiarkan berlarut-larut pasti membuat konflik dan pro kontra semakin dalam,” ujarnya.

Menurutnya keterbelahan masyarakat ini justru berdampak negatif bagi pemerintahan Presiden Prabowo. Maka itu, Presiden Prabowo harus segara turun tangan jangan membiarkan masalah dugaan ijazah palsu milik Jokowi berlarut-larut.

Laporan dugaan pemalsuan ijazah yang ditujukan kepada Jokowi dilayangkan oleh Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) yang diwakili oleh Eggi Sudjana. 

Laporan tersebut merujuk pada sejumlah pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), termasuk Pasal 263, 264, dan 266, serta Pasal 68 dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

Tuduhan yang diajukan berkisar pada dugaan pemalsuan dan penggunaan dokumen akademik yang tidak sah.