Pemerintah membentuk Satgas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang meresahkan masyarakat dan menganggu investasi. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Budi Gunawan.
Hasan Nasbi menegaskan dirinya akan tetap bertugas sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office). Dia mengaku mendapat perintah untuk melanjutkan pekerjaan sebagai pemimpin PCO.
Yayasan mitra Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Jakarta Selatan, Media Berkat Nusantara (MBN) menegaskan mitra dapur dibayar secara mengganti atau membayar kembali (reimburse).
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pendidikan merupakan jalan untuk menentukan kebangkitan sebuah bangsa. Peryataan tersebut disampaikan pada peringatan Hari Pendidikan Nasional di SDN Cimahpar 5 Kota Bogor, Jumat (2/5/2025).
Kepolisian bersama, TNI dan Pemda mengerahkan sebanyak 13.701 personel gabungan untuk melayani dan mensukseskan peringatan Hari Buruh Internasional 2025
Kementerian Pekerjaan Umum membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pembangunan Sekolah Rakyat atau Satgas Sekolah Rakyat yang bertujuan untuk mendukung program unggulan Pemerintah dalam menciptakan sumber daya manusia unggul.
Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi mengumumkan sanksi tegas bagi individu yang melanggar peraturan izin Haji. Sanksi ini berlaku mulai, Selasa (29/4/2025), hingga sekitar 10 Juni mendatang, dilansir dari Arab News.
Presiden Prabowo Subianto menyetujui pembentukan satuan tugas untuk menindaklanjuti hasil negosiasi dengan Amerika Serikat (AS). Demikian disampaikan Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, usai melaporkan hasil negosiasi tarif kepada Presiden di Istana Merdeka, Senin (28/4/2025).
Pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia, Paus Fransiskus kembali menegaskan seruannya untuk gencatan senjata segera di Gaza, Palestina. Seruan ini disampaikan Paus saat muncul di hadapan publik pada perayaan Paskah, di balkon utama Basilika Santo Petrus, Minggu (29/4/2025).
Wakil Ketua Komisi II DPR, Aria Bima, menegaskan Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu menjadi prioritas utama pihaknya. Ia menyebut, RUU Pemilu harus dibahas oleh Komisi II DPR, dan bukan dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR.