Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, menyatakan keprihatinannya atas perubahan keputusan yang dinilai mencerminkan adanya pengaruh politik dalam proses mutasi perwira tinggi TNI.
Politisi Golkar ini menjelaskan syarat dalam pasal tersebut menjelaskan presiden dan wakil presiden harus memiliki pelanggaran hukum atau tindak pidana berat.
Jajaran TNI Angkatan Laut menggagalkan penyelundupan tujuh orang calon pekerja migran Indonesia ilegal yang akan diberangkatkan ke Malaysia pada Sabtu (19/4).
Masyarakat Indonesia mengharapkan tentara Indonesia yang kuat, profesional, dan fokus pada tugas utamanya, yakni menjaga pertahanan dan kesatuan negara.
Politisi perempuan PDI Perjuangan ini menjelaskan bahwa dalam Pasal 47 UU TNI yang direvisi, tentara aktif hanya boleh mengisi jabatan sipil di 14 kementerian/lembaga (K/L).
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menekankan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) menerapkan supremasi hukum dan sipil berkaitan dengan posisi TNI dalam RUU tersebut.