CARAPANDANG - Ketua KPAI, Jasra Putra menegaskan bahwa program pendidikan karakter di barak mililer perlu dihentikan sementara. Program yang dijalankan oleh Pemprov Jawa Barat dinilai belum mencerminkan prinsip-prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam undang-undang. 

“Karena kita bersepakat di 199 negara agar pemenuhan dan perlindungan anak tetap memiliki perspektif perlindungan anak di empat hal. Satu, non-diskriminasi, kepentingan terbaik pada anak, tumbuh kembang anak, dan partisipasi anak,” ujarnya dalam wawancara bersama PRO3 RRI, Selasa (27/5/2025). 

Jasra juga menjelaskan bahwa pelabelan kepada anak sebagai “nakal” dalam surat edaram gubernur berpotensi melanggar prinsip non-diskriminasi. Selain itu, anak-anak yang mengikuti program ini rentan terhadap stigma sosial karena identitas mereka disebarkan di media sosial. 

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga menemukan bahwa dari 90 anak, hanya 6,7 yang mengerti kenapa mereka dibawa ke barak. Hal ini kurangnya partisipasi anak dan minimnya komunikasi yang menjadi dasar dalam perencanaan program berbasis perlindungan anak.

KPAI juga menilai belum menemukan adanya kekerasan fisik selama pelaksanaan program. Namun, pendekatan yang dilakukan masih terlalu berbasis militer sehingga dianggap tidak sesuai dengan etika pengasuhan dan pendidikan anak.