CARAPANDANG –  Pengamat politik Adi Prayitno menanggapi permohonan maaf yang disampaikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid atas pernyataannya yang menyebut semua tanah merupakan milik negara.

Nusron menyampaikan pernyataan tersebut saat menanggapi protes terkait langkah pemerintah mengamankan 100 ribu hektare tanah telantar. Dan ia pun telah mengakui ucapannya tersebut keliru dan menimbulkan kesalahpahaman.

Menurut Adi permohonan maaf Nusron perlu diapresiasi. Dan ini merupakan langkah yang tepat untuk mengakhiri polemik. 

“Suasana sedang tidak kondusif. Jadi selucu apapun candaan-candaan yang disampaikan oleh pejabat publik pasti tidak dianggap lucu oleh publik,” ujarnya, Selasa, 12 Agustus 2025.

Meskipun kita mengetahui bahwa politisi Golkar ini adalah sosok yang humoris dan rileks, namun publik kini cenderung menganggap pernyataan pemerintah kontroversial. 

“Tidak semua candaan dapat tepuk tangan kalau situasi rakyat lagi marah, maka bercanda pun harus lihat sikon (situasi kondisi)," ujarnya.

Nusron mengaku hanya ingin menjelaskan soal kebijakan pemerintah terhadap tanah terlantar.  Mengutip pasal 33 ayat 3 UUD 1945, Nusron mengatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.