SBY Terpilih Menjadi Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat
Adapun AHY dipercaya sebagai Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat.
Anies Baswedan: Rakyat Cinta TNI yang Profesional dan Berpihak pada Rakyat
Masyarakat Indonesia mengharapkan tentara Indonesia yang kuat, profesional, dan fokus pada tugas utamanya, yakni menjaga pertahanan dan kesatuan negara.
AHY: Tidak Benar UU TNI Hidupkan Kembali Dwifungsi ABRI
AHY mengungkapkan justru RUU TNI yang baru disahkan itu membatasi perwira TNI dalam memasuki instansi sipil.
DPR: Perusahaan Tambang Sulawesi Tenggara Wajib Jaga Lingkungan
masih ditemukan perusahaan yang mendapatkan status merah dan biru
Sikap Hasan Nasbi Soal Teror Kepala Babi Menunjukan Tidak Mendukung Kebebasan Pers
Koalisi Masyarakat Sipil mengingatkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar tidak mendiamkan anak buahnya itu. Sebab, pernyataan yang dilontarkan Hasan Nasbi itu mengandung unsur kebencian terhadap kelompok jurnalis atau media yang kritis.
Soal Teror Kepala Babi, Menteri HAM: Media Pilar Demokrasi Harus Dilindungi
"Saya minta kepolisian harus usut jangan sekedar mendapat laporan adanya teror, dan tidak harus berbasis laporan, adalah merupakan kewajiban aparat penegak hukum untuk memastikan adanya rasa keadilan,"
Jokowi Klaim Hubungannya dengan Megawati Baik-baik Saja
Dalam acara itu, Jokowi sempat duduk satu meja dengan putri Megawati sekaligus Ketua DPP PDIP, Puan Maharani.
Prabowo: Tanpa Kerja Sama Tak Mungkin Capaian Pemerintah Saat Ini Terealisasi
"Apa yang sudah kita capai tidak mungkin dilaksanakan tanpa kerja keras kita semua tampa kerja keras saudara-saudara sekalian tidak mungkin ada keberhasilan tanpa kerjasama yangg baik," kata Presiden Prabowo.
Ketua DPR: UU TNI Baru Larang Tentara Berbisnis dan Berpolitik Praktis
Politisi perempuan PDI Perjuangan ini menjelaskan bahwa dalam Pasal 47 UU TNI yang direvisi, tentara aktif hanya boleh mengisi jabatan sipil di 14 kementerian/lembaga (K/L).
Mahfud Nilai UU TNI Baru Tidak Mengembalikan Dwifungsi ABRI
Mahfud MD menilai bahwa hasil dari revisi UU TNI ini justru memberikan penguatan terhadap konsep yang sudah lama ada.
KPK: Jika Tidak Ada Korupsi Pembangunan Pasti Terwujud
KPK mendukung program pembangunan 3 juta rumah rakyat. Sebagai bentuk dukungan KPK bersedia menyerahkan aset-aset koruptor yang tidak laku dilelang, terutama lahan atau tanah.
Soal Isu Reshuffle, Airlangga: Itu Hoaks
Airlangga juga menyebutkan kabar soal kabar yang menyebut Menteri Keuangan Sri Mulyani akan mengundurkan diri juga tidak benar.
Pengamat: Efisiensi Anggaran Sebatas Gembar-gembor
Menurut Adi keputusan menggelar rapat di hotel berbintang ini semakin memperkuat ketidakpercayaan publik terhadap janji-janji efisiensi.
